AKTUALBORNEO.COM – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kutai Timur (Kutim) yang terdiri dari 139 desa di wilayah Kutim dan dihadiri sekitar 90 persen kepala desa se Kutim melakukan silaturahmi kepada Plt Bupati Kasmidi Bulang
Kegiatan ini dilaksanakan Kamis (6/8) di Gedung Serba Guna, kawasan Bukit Pelangi.
Pada pertemuan tersebut, para kepala desa mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) segera dicaikan dari dana perimbangan yang diterima Pemkab Kutim di APBD, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menanggapi hal itu Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan jika saluran ADD tahap satu sudah ditransfer kesetiap desa.
“Tahap satu sudah semua desa, tahap dua baru 57 desa, sisanya kita meminta untuk desa segera menagihkan itu,” ucapnya.
Sementara untuk desa yang belum menerima, kebanyakan terlambat dalam masalah administrasi laporan pertanggung jawaban, karena hal itu lah sehingga kucuran ADD sering terlambat.
“Yang bikin jadi lambat itu biasanya karena laporan pertanggung jawaban, untuk itu nantinya harus ada pelatihan untuk Kades dan Sekdes bagaimana mengoperasionalkan laptop atau komputer agar dalam pelaporan adiministrasi jadi mudah juga cepat,” pintanya.
Sekertaris APDESI Kutim Agus Susanto menjelaskan bahwa kepengurusan APDESI ini merupakan salah satu sarana menggali gagasan, usulan dan penyambung aspirasi Kades se-Kutim. Dengan harapan dapat segera melaksanakan apa yang tertunda di desa.
“Pada kesempatan ini selain silahturahmi tujuan kita ialah untuk menyampaikan apa kekurangan selama ini, apa uneg-uneg yang terpendam dapat disampaikan dihari ini dan melalui Abdesi,” ujar pria yang karib disapa Agus.
Selain itu juga Agus pun membenarkan keterlambatan penyaluran dana DD dan ADD selama ini, melalui Abdesi ini Kasmidi akhirnya merespon dengan cepat perihal keluhan desa-desa.
“Alhamdulillah beliau (KB red) sangat responsif, greget, dan menanggapi dengan cepat keluhan kami semua, karena ini juga bukti sinergitas antara Pemkab dan Desa yang menjadi tulang punggung disetiap daerah,” terangnya.
Agus menambahkan apabila program desa tidak sukses maka kinerja bupati pun dianggap tidak sukses. (vitri/ab).
