AKTUALBORNEO.COM – Serapan anggaran Pilkada serentak 2020 dari Pemkab Kutim yang belum terealisasi maksimal dan mendapat perhatian Mendagri ditindak lanjuti serius dengan menggelar rapat tertutup, Senin (20/6/2020), guna membahas persoalan dimaksud.
Rapat yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati ini langsung Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Menghadirkan jajaran pengurus KPU Kutim, Bawaslu Kutim dan para pihak terkait lainnya.
Kasmidi menjelaskan, saat ini kas daerah (kasda) sudah menampung dana kurang lebih Rp 58 miliar. Untuk itu selaku pemangku kebijakan dia bakal menyelesaikan dukungan bersama KPU Kutim serta Bawaslu Kutim. Kasmidi menegaskan hal itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Kutim dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
“Insyallah hari ini, Senin (20/7/2020), kita akan sepenuhnya menganggarkan. Jadi (alasannya) bukan Kabupaten Kutai Timur tidak mau menganggarkan (dana Pilkada), tapi memang karena proses dan juga alokasi anggaran yang kita miliki belum memadai. Alhamdulillah kita ada Kasda kurang lebih Rp 58 miliar yang sudah masuk dari hari Jum’at (17/7/2020),” ucap Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang saat jumpa pers didampingi Seskab Irawansyah, Plh BPKAD Yuliati Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul dan Ketua Bawaslu Harajatang.
Kasmidi mengatakan pengalokasian anggaran ini tidak akan berpengaruh pada anggaran lainnya. Sebab hak-hak pegawai, seperti gaji TK2D dan insentif ASN sudah diamankan.
“Insyaallah nggak (akan mengganggu anggaran lainnya). Sebenarnya anggaran itu merupakan bagian anggaran prioritas. Karena sudah ada aturannya di undang-undang,” jelas Kasmidi.
Kasmidi menerangkan penyebab belum terkucurnya dana tersebut, karena memang belum diusulkan untuk tahap berikutnya. Namun sebelumnya ditahap pertama sudah dicairkan hingga 40 persen dan pencairan tahap kedua adalah 60 persen mulai diusulkan.
“Dan baru hari ini, insyallah kita clear-kan (selesaikan),” ungkapnya.
Sementara itu, Seskab Kutim Irawansyah menegaskan anggaran pelaksana Pilkada untuk KPU Kutim, Bawaslu Kutim, dan pengamanan ini sudah dianggarkan sebelumnya. Hanya saja usulan sisa pencairan baru sekarang diajukan. Hal ini tentunya menjawab opini bahwa Pemkab Kutim tidak pernah menganggarkan dana dimaksud. (hms7/hms3).
