Bertemu Pemkab Kutim, Komisi I DPRD Bontang Bahas Batas Wilayah

  • Whatsapp

AKTUALBORNEO.COM – Komisi I DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk membahas batas wilayah. Kunjungan dipimpin Anggota Komisi I DPRD Bontang H Maming dan diterima oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Suko Buono di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (4/2/2021).

“Terkait Kuker Komisi I DPRD Kota Bontang ini adalah batas wilayah, kita ketahui bahwa Bontang dan Kutim di Kecamatan Telukpandan saling berbatasan dan sekarang batasnya sudah hampir tidak terlihat. Untuk tertib administrasi sebaiknya bisa kita lihat bersama dan ada perbaikan-perbaikan kedepannya,” jelas Maming.

Lebih lanjut Maming juga mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan kunjungan yang sama di Muarang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sudah di tinjau dilapangan dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

“Kami berharap dengan adanya masukan-masukan dan arahannya agar kedepannya kami bisa lebih tertib administrasi terkait dengan perbatasan. Tujuan kami kesini adalah hanya untuk mengetahui dimana batas-batas wilayah agar kedepan administrasi batas wilayah lebih tertib, serta kami berharap ada peninjauan di lapangan agar lebih Clean and Clear perbatasan antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutim,” harapnya.

Sementara itu, Pemkab Kutim menyambut baik kedatangan para wakil rakyat Kota Bontang tersebut. Selain Asisten I Pemkab Kutim Suko Buono, petemuan juga dihadiri Kepala Bagian Tata Pemerintahan Joko Suripto, Kabag. Hukum Setkab Kutim Waluyo Heryawan, SH., perwakilan dari beberapa dinas terkait.

“Berkaitan dengan kunjungan kerja ini mungkin kita bisa saling sharing dan ada beberapa hal yang bisa banyak kami dapatkan karena antara Kabupaten Kutim dengan Kota Bontang ini hampir tidak ada batasnya sudah saling memberikan proses pembackupan, harapan kami kerjasama yang baik harus tetap terjaga dan semakin baik,” ucapnya.

Persoalan batas wilayah, lanjut dia, sudah lama di perbincangkan bahkan ada kronologisnya dan di dasari dengan Perundang-Undangan serta sudah pernah turun langsung kelapangan, sejak tahun 2005.

“Sudah ada pengembangan untuk proses pencarian data-data terkait batas wilayah tersebut,” jelas Suko Buono (Red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *