AKTUALBORNEO.COM – Pemerintah telah menawarkan proyek Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) kepada investor dalam negeri bahkan luar negeri. Dijelaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam konferensi pers, Selasa (9/2/21), bahwa ada kemungkinan investor nantinya bisa masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
Menurut Rudy, diperkirakan biaya yang dibutuhkan hingga tahun 2024 untuk pembangunan IKN di Kaltim mencapai Rp 500 triliun. Dengan demikian, keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan dan perkantoran, akan mengurangi beban APBN.
“Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah,” ungkap Rudy.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan perhitungan agar pembangunan IKN di Kaltim tidak menggunakan dana APBN, yakni dengan skema perjanjian Build Lease and Transfer kepada swasta, untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran.
Build Lease and Transfer ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama pemerintah-swasta dimana Badan Usaha Swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Infrastruktur tersebut nantinya akan disewakan kepada pemerintah dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati, hingga masa Perjanjian Kerjasama berakhir, fasilitas infrastruktur diserahkan kepada pemerintah.
“Dengan kebutuhan Rp 500 triliun dan ditawarkan ke swasta itu akan mengurangi beban pemerintah dan memberikan kesempatan satu bisnis opportunity yang baik dan akan menggerakkan ekonomi,” tutur Suharso.
Diketahui perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kaltim yang bisa mencapai Rp 500 triliun ini lebih besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dalam rinciannya, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun. (Meri/AB)
Sumber : CNBC Indonesia
