Bupati Kutim Ikuti Raker Bersama Mendagri, Ketua KPK dan LKPP

AKTUALBORNEO.COM – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memenuhi undangan Rapat Kerja (Raker) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan seluruh Kepala Daerah se Indonesia. Raker itu digelar secara online atau dalam jaringan (Daring) melalui via zoom.

Dalam raker itu, Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan beberapa upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Disamping Mendagri dan Ketua KPK, dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pembelanjaan barang dan jasa, pemerintah daerah harus lebih memanfaatkan UMKM dan Koperasi yang ada didaerah msing-masig.

Serta harus lebih transparan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) atau pembelanjaan barang dan jasa melalui e-catalog dan toko daring. Hal itu, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan perekonomian rakyat.

Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Ketua DPRD Kutim Joni dan Kepala Bappeda Kutim Suprihanto, mengikuti kegiatan itu melaluivia zoom di Ruang Media Center, Diskominfo Perstik Kutim, Senin (24/1/2022).

Ardiansyah, ditemui awak media usai Raker tersebut mengatakan, kesimpulan dari Raker adalah, bagaimana mengatasi permasalahan korupsi yang marak terjadi. Dikatakan Ardiansyah, perlu ada terobosan-terobosan (inovasi) dalam sistem tata kelola dalam pemerintahan. Seperti, tata Kelola keuangan.

“Mendagri tadi juga sempat menyampaikan perlu adanya kebijakan (pusat) misalnya terkait kesejahteraan ASN. Transparansi penyelenggara pemerintah daerah,” tutur Ardiansyah.

Disisi lain, sambung orang nomor satu di Pemkab Kutim ini, pengadaan barang dan jasa harus banyak memanfaatkan IT (Informasi Teknologi). Sehingga, bisa menghindari pertemuan kontak langsung dan pembiayaan bisa diminimalisasi.

“Memanfaatkan produk UKM (daerah) sehingga bisa meningkatkan ekonomi kerakayatan,” ucapnya.

Lebih lanjut Ardiansyah mengatakan, dalam pertemuan itu, daerah diminta segera membelanjakan Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD), harus ada belanja per tiga bulan.

“Jangan ada penumpukan (belanja) diakhir tahun. Agar terjadi transaksi ditengah masyarakat. Karena perputaran uang terbesar adalah dari belanja pemerintah,” sebutnya.

Setelah Raker itu, Ardiansyah mengakui, bahwa dalam waktu dekat dirinya akan mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melaksanakan Rapat Koordinsi (Rakor) sebagi tindaklanut dari arahan Mendagri, Ketua KPK dan Kepala KLPP dalam Raker tersebut. (Diskominfo Perstik Kutim).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *