AKTUALBORNEO.COM, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dr. Novel Tyty Paimbonan mengakui bahwa hak-hak anak masih sering terabaikan, termasuk masa sekolah yang justru digunakan untuk mencari nafkah karena masalah ekonomi.
“Contoh, masanya sekolah, namun malahan dia tidak sekolah, dia di luar sibuk mengumpulkan uang di jalanan seribu atau dua ribu rupiah. Padahal, itu bukan tanggung jawabnya, tapi itu tanggung jawab orangtuanya. Contoh, bagaimana sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan korbannya anak. Contoh bagaimana anak hamil di usia dini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh diam dengan masalah ini,” kata Novel usai mengadakan sosialisasi Perda Perlindungan Anak di Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangatta Selatan, pada wartawan.
Novel mengatakan, dengan adanya Perda Perlindungan Anak, pemerintah sekarang harus menyiapkan berbagai fasilitas yang merupakan kebutuhan anak, mulai dari sekolah, bimbingan sosial, hingga rumah sakit, ketika anak belum berani mengungkapkan tuntutan hak mereka.
Meskipun data terkait dengan masalah anak tidak dibeberkan dalam sosialisasi Perda kali ini, namun Novel yakin data itu sebenarnya ada di dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena itu, dia berharap suatu saat dinas bersangkutan berani mengekspos data tersebut, berapa kejadian dalam tiap bulan.
“Untuk penangananan masalah ini tentu akan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, serta dinas terkait lainnya. Makanya itu, kita perlu tahu data tersebut,” terang Novel. (Adv/Red*)
dr Novel Sebut Hak Anak Masih Sering Terabaikan