Fraksi Golkar DPRD Kutim Minta PAD Kutim Lebih Dioptimalkan

Fraksi Golkar DPRD Kutim Minta PAD Kutim Lebih Dioptimalkan

AKTUALBORNEO.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan terhadap pertanggung jawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2023.

Disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar Kutim, Maswar bahwa pendapatan asli daerah menunjukan realisasi sangat besar namun rasio prosentase realisasi pendapatan asli daerah sebesar 44 persen menunjukan masih belum tercapainya target.

Hal tersebut menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD.

“Maka kami mohon agar untuk jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya agar dapat dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan target realisasinya,” tegasnya belum lama ini.

Menurut laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 8,59 triliun, berasal dari, sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.352,46 miliar;
Transfer sebesar Rp. 7,67 triliiun;
Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 568,85 miliar.
Sehingga dikatakatan pendapatan daerah paling besar berasal daru pendapatan transfer dan lain-lain yang sah.

Selain itu, pihaknya juga memberikan catatan berupa target RPJMD tahun ke-3 adalah pembangunan atau peningkatan jalan dengan predikat mantap masih belum terealisasi secara maksimal.

Sehingga Pemerintah Daerah hendaknya bersinergi dan memaksimalkan kordinasi dengan kementerian terkait.

Kemudian, realisasi belanja modal sebesar Rp 3,29 triliiun atau tercapai 84 persen merupakan indikator positif.

Namun untuk OPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik pada belanja modal gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta irigasi hendaknya pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif menyeluruh baik kuantitas dan kualitasnya sesuai standar.

Tujuannya agar hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal serta memuaskan.

Kemudian program lanjutan MultyYears Contract (MYC) yang sedang berjalan hendaknya dapat dilakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian infrastruktur sesuai skema yang telah disetujui dan ditetapkan.

“Hambatan atau kendala teknis harus dipetakan dan segera ditentukan aternatif solusinya,” paparnya.

Kelima, catatannya jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp.18 triliun hendakya tata kelola atau manajemen aset dijalankan secara optimal.

Mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, mengacu Undang -undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal (4) agar pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dapat segera diaksanakan dan dibahas.

“Mengingat jangka waktu pembahasan paling lambat bulan Juni,” pungkasnya. (*Red.Adv)

Pos terkait