Inilah Pandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kutim Terkait Pertanggungjawaban APBD Kutim 2021

  • Whatsapp

AKTUALBORNEO.COM – Muhammad Ali sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum pihaknya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna ke 16 di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutim, Senin (20/6/2022).

Dalam paparannya, Muhammad Ali mengingatkan bahwa nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah belanja adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah juga sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip transparansi.

Dia mengatakan, terdapat beberapa catatan yang patut disampaikan berupa pembangunan yang berasaskan mengenai tata kelola keuangan dan tata kelola pembangunan pemkab Kabupaten Kutai Timur. Dalam laporan realisasi anggaran belanja pemkap Kutai Timur tahun 2021 sebesar 2,84 triliun dari anggaran belanja dasar 3,08 triliun, ada sekitar 240 miliar yang tidak tercapai atau kekurangan dari angka nominal yang dianggarkan.

Adapun kendala dan masalah yang menjadikan pemkab tidak mencapai angka nominal yang sudah dianggarkan pada belanja transfer tahun 2021 terealisasi sebesar 188,66 miliar dan hanya terealisasi 95,89% dari anggaran transfer sebesar 196,76 miliar terdapat 4,11% atau sekitar 8,1 miliar yang tidak terealisasi.

“Fraksi kami berharap pemerintah ada penjelasan mengapa hal ini dapat terjadi dengan tidak tercapainya secara 100%,” ucap Muhammad Ali.

Selanjutnya, Muhammad Ali mengemukakan bahwa realisasi belanja operasi sebesar 1,92 triliun atau sebesar 92,73% dari anggaran belanja operasional sebesar 2,07 triliun. “Fraksi partai persatuan pembangunan beranggapan bahwa capaian realisasi belanja operasi tidak maksimal 100% dari nominal anggaran yang ditetapkan, “Mohon penjelasan pihak Pemkab Kutai Timur,” tuturnya.

Muhammad Ali juga menyingung terkait realisasi belanja modal pada tahun 2021 yang sebesar 706,89 miliar atau 89,46% dari anggaran belanja normal sebesar 790,17 miliar. “Di samping itu juga fraksi kami berpendapat tidak terserap secara 100%, mohon penjelasan dari pemerintah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana serta kemana sisa anggaran pada belanja modal tersebut,” ujarnya.

Selain itu, fraksi ini juga meminta penjelasan kepada pemkab terkait penjelasan objek dan nominal dalam meternya pada aset-aset menjadi belanja modal pemkab pada anggaran 2021, pada penyampaian pemkab tentang investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2021 sebesar 165,57 miliar.

“Mohon penjelasan pemkap Kabupaten Kutai Timur terkait investasi. ke mana saja dan Mohon penjelasan juga tentang keuntungan investasi jangka panjang yang dilakukan Pemkab Kutai Timur Timur,” katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kata Muhammad Ali, meminta kepada saudara bupati beserta jajarannya untuk bisa lebih fokus bekerja agar dapat menuntaskan panataan kembali di pemerintahan yang masih belum tuntas, tentu permintaan kami ini beralasan dikarenakan Kabupaten Kutai Timur sudah mendapat dua kali WDP atau wajar dengan pengecualian.

“Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sangat lambat, banyak kegiatan pembangunan fisik masih belum mencapai target dan sasarannya tentu ini adalah merugikan masyarakat secara umum tentu ini jangan sampai lagi terjadi pada Tahun 2022,” papar Muhammad Ali.

Penulis: Reni

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.