AKTUALBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengundang 18 kepala camat dan 60 SKPD lingkup pemerintah daerah dalam rangka mensosialisasikan penerapan Transaksi Non Tunai dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, di Ruang Meranti Kantor Bupati, Senin (24/8/2020).
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Yulianti dalam laporannya menyebutkan sosialisasi non tunai ini merupakan amanah yang mana mengharuskan setiap Pemda untuk menerapkan transaksi non tunai dalam bendahara daerah.
“Mendorong tata kelola keuangan sesuai undang-undang yang berlaku juga kepastian dana yang tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya kepada aktualborneo.com.
Perlu kita ketahui manfaat dari transaksi non tunai pada belanja daerah ialah transaksi oprasional harian yang mudah dan praktis, dan menjamin keamanan mencegah kejahatan.
Lebih cepat tidak antri di bank dan transaksi bersifat realtime online, akuntabilitas tercatat lengkap, akurat, tepat jumlah dan diterima langsung oleh PNS ataupun pihak ketiga, serta memudahkan monitoring sisa anggaran dan kas.
Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang menegaskan untuk para bendahara agar bekerja sama dan bersedia untuk menggunakan transaksi non tunai. Demi kelancaran dan kemudahan bagi bendahara pengeluaran disetiap SKPD maupun kecamatan.
“Untuk itu seluruh bendahara pengeluaran wajib hadir hari ini agar tahu, dan siap, kalau tidak siap bilang, jangan sampai kita di kabupaten sudah komitmen namun dikecamatan ada yang terlambat sehingga membuat yang lain terganggu,” tegas pria yang akrab disapa KB.
KB pun menambahkan implementasi transaksi non tunai akan dimulai awal September. Meskipun tidak semua daerah namun setidaknya beberapa SKPD atau kecamatan dapat menjadi contoh transaksi non tunai berbasis online.
“Awal September kita coba, nantinya juga kita akan bersinergi dengan pihak Bank untuk bekerjasama dalam pengembangan pengawasan keuangan, nanti daerah yang belum ada Bank nya akan disurvey,” tandasnya.
Transaksi non tunai diperlukan seiring perkembanganya teknologi informasi yang sangat cepat dan berdampak sangat signifikan di semua bidang, termasuk pengelolaan keuangan yang makin moderen yang ditandai dengan perubahan paradigma, menuju digital berbasis teknologi informasi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan informasi, yang menghubungkan antara instansi secara cepat, tepat dan akuntabel.(udin/ab).
