KPU Kutim Optimis Partisipasi Pemilih Bisa Capai 77,5% Di Pemilu Serentak 14 Februari 2024

AKTUALBORNEO.COM – Masih rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi, menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Sejalan dengan itu, KPU pusat juga telah menargetkan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang bakal digelar pada 14 Februari nanti, angka partisipasi pemilih bisa mencapai 77,5 persen. Bahkan diharapkan bisa diikuti seluruh daerah di Indonesia.

Merujuk itu, Ketua KPU Kutim melalui Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat, Handoko menjelaskan partisipasi pemilih sesuai yang ditargetkan KPU pusat.

“Harapannya, minimal angka tersebut dapat tercapai,” harapnya, saat diwawancara belum lama ini.

Dijelaskan Handoko, untuk di Kutim sendiri biasanya angka partisipasi yang paling rendah itu pada Pilkada. Mengapa berbeda antara Pemilu dan Pilkada? Karena untuk Pemilu konsentrasinya banyak, dimana banyak yang harus dipilih tidak hanya Capres dan Cawapres saja, tetapi juga legislatif.

Sehingga dalam pencoblosan akan ada lima pemilihan. Yakin, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya memilih Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Terkadang hanya ada tiga pasangan calon saja. Sehingga kadang Pilkada, itu cenderung lebih rendah partisipasi pemilih.

“Berkaca pada Pilkada 2015 yang di Kutim partisipasi pemilih yang tercapai hanya 48 persen. Artinya banyak tidak memilih di Kutim. Bahkan Kutim menjadi paling rendah untuk tingkat kabupaten di seluruh Indonseia,” ulas Handoko.

Namun, kabar baiknya pada Pilkada 2020 yang lalu angka pemilih itu meningkat, walaupun belum mencapai target 75 persen akan tetapi sudah mencapai angka 63 persen. Artinya sudah banyak yang memilih, jika dibandingkan dengan yang tidak memilih.

“Semakin tinggi angka partisipasi pemilih, maka akan berbanding lurus dengan legitimasi calon pemimpin itu secara hukum. Artinya lebih diakui secara hukum dan lebih kuat secara hukum,” terang Handoko. (*Red/DKISP-KT).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *