AKTUALBORNEO.COM – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan, menyatakan ketidakpuasannya terhadap lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Ia menyoroti rendahnya realisasi program kesejahteraan meskipun anggaran yang tersedia cukup besar.
Dalam pernyataannya kepada media, Yan mengungkapkan bahwa kendala utama adalah rendahnya penyerapan anggaran. “Dana ada, tetapi tidak digunakan secara optimal. Banyak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang menumpuk. Ini sangat disayangkan karena menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Rabu (17/7/2024).
Yan memberikan contoh beberapa masalah di lapangan, seperti jalan rusak yang menghambat akses masyarakat ke kebun sawit dan lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini bukan masalah penganggaran, tetapi masalah penyerapan. Dana sudah ada di OPD tetapi tidak digunakan,” jelas Yan.
Lebih lanjut, Yan menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Banyak program tertunda karena kurangnya kapasitas personel dalam mengelola anggaran yang besar.
“Hal ini terlihat jelas ketika anggaran besar muncul pada perubahan anggaran. Pegawai kewalahan dan program tidak berjalan maksimal,” tambahnya.
Yan juga mengkritik pola perencanaan program yang kurang efektif. “Seringkali, pada awal tahun program belum berjalan maksimal, namun di pertengahan tahun anggaran besar kembali datang. Hal ini terjadi berulang kali pada tahun 2022 dan kembali terjadi pada 2023,” ungkapnya.(*Red.Adv-Iw)
