aktualborneo.com – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman mengikuti Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang dihelat secara virtual, Rabu 3 Maret 2021. Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta.
Bupati Kutim sendiri mengikuti pembukaan rakornas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana via virtual. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Irawansyah, Asisten I Setkab Suko Buono, dan Asisten II Setkab Suroto.
Hadir pula Dandim 0909 Sangatta Letkol CZI Pabate, mewakili Danlanal Sangatta PM Syaparudin, Kapolres Kutim AKBP Welly Djatmoko, Kepala PN Sangatta Yulianto Prafifto Utomo SH MH, Kasi Pidum Kejari Kutim Indra Rivani, Plt. Kepala DPMD Kutim, Rakhmat Rosadi dan Kepala BPBD Kutim Syafruddin beserta jajarannya.
Selama empat hari kedepan, BPBD Kutim akan mengikuti Rakornas PB Tahun 2021 secara virtual yang di ikuti oleh seluruh kabupaten/kota se Indonesia.
Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran besar jajaran BNPB dalam menangani berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia.
Presiden menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, Indonesia telah menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun nonalam berupa pandemi COVID-19. Presiden mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk (peringkat) 35 paling rawan risiko bencana di dunia.
Dia mengatakan, Kepala BNPB telah menyampaikan setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana, per hari berarti kurang lebih sembilan bencana. Bukan sebuah angka yang kecil tapi cobaan, ujian, dan tantangan itu yang harus kita hadapi, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.
“Kita, sekali lagi, menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar, sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar,” jelas Presiden.
Presiden menguraikan kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Diharapkannya harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik, detail. Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana, baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi.
“Dan kita sudah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024, melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020. Sudah ada. Poin pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki grand design dalam jangka panjang, tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana,” katanya.
Presiden pun menekankan lima poin penting yang harus dilaksanakan dalam penggulangan bencana. Yang pertama, jangan disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi. Yang ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat.
Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan, kecepatan respons yang harus terus-terus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban.
Terakhir, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan, mulai dari lingkup sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. (Red).