Aktualborneo.com – Kutai Timur (Kutim) kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Torehan prestasi ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kutim sebagai dearah yang memiliki sarana-prasarana serta fasilitas dan program untuk anak. Penghargaan diberikan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis, 29 Juli 2021.
KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan demi hak serta perlindungan anak.
Tujuan KLA secara khusus yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan.
Atas raihan itu, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima Kabupaten Kutim. Apalagi ini sudah kedua kalinya meraih KLA Predikat Pratama.
“Alhamdulillah Kutai Timur Tahun ini kembali mendapat penghargaan Kabupaten/kota layak anak, berarti sudah 2 kali dapat penghargaan, tahun 2019 sama tahun ini, dan masih tetap diperingkat Pratama, ya artinya kita berhasil mempertahankan peringkat tersebut, karena sebelum 2019 kita belum pernah dapat,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pemberian penghargaan kepada kepala daerah didasarkan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatannya dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk KLA yang telah dinilai Kementerian PPPA RI.
“Pemerintah selalu komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, sesuai amanat undang-undang dasar, ini urusan wajib bagi pemerintah karena anak merupakan generasi emas masa depan bangsa,” kata Menteri PPPA RI.
Hadir dalam kegiatan yang digelar di ruang rapat virtual Kominfo Perstik, Kepala Dinas PPPA Aisyah, Dinas Pendidikan Roma Malau, Ketua Gugus KIA Suprihanto, dan jajaran perangkat daerah serta perwakilan dinas terkait lainnya.(red).
