AKTUALBORNEO.COM.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Peserta dan tim sukses untuk mematuhi protokol kesehatan virus corona (Covid-19) selama mengikuti tahapan Pilkada Serentak 2020. Dia bahkan menyarankan masyarakat tak memilih peserta pilkada yang tak mengindahkan imbauan tersebut.
“Protokol kesehatan wajib diikuti, kalau ada yang kontestan anda tidak bisa mengatur pendukungnya tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah,” ujar Tito dikutip dari keterangan persnya, Sabtu (18/7/2020).
Mendagri Siapkan Skema Plt dan Pjs dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ini
Menurut dia, kepatuhan kontestan pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan akan menggambarkan bagaimana kepemimpinan mereka didaerahnya masing-masing kedepannya. Tito menilai calon kepala daerah yang tak bisa mengatur pendukungnya sendiri maka sulit mengurus masyarakat yang jumlahnya lebih banyak.
“Bagaimana mau mengatur masyarakat yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, baru mengatur ratusan orang saja tidak mampu,” Pungkas Tito
Tito menegaskan calon kepala daerah memang mau tak mau wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam mengikuti pesta demokrasi Tahun ini. Hal ini, kata dia, sebagai salah satu konsekuensi yang dihadapi karena pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi virus corona.
Dia menyebut semua tahapan Pilkada Serentak 2020 telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah. Selain itu, tahapan Pilkada Tahun ini juga telah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, wajib menggunakan masker,jaga jarak, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah sekitar 50 an orang ya dalam rapat pertemuan terbatas,” ungkapnya.
Untuk itu, Tito berharap pilkada dapat menjadi ajang untuk menggaungkan topik dan isu penanganan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya. Sehingga, pelaksanaan Pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19.
“Kalau topik ini bisa diangkat maka akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman; TNI/Polri untuk membuat mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan virus corona,” tutur Tito.
Seperti diketahui, Pilkada Serentak tahun ini akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi, 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan data Pilkada 2020 mulanya akan digelar pada 23 September. Namun, hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020 akibat Covid-19.(S)AB
