Pemerintah Belum Membayar Triliunan Klaim Rumah Sakit,Kemenkes Angkat Bicara

  • Whatsapp

AKTUALBORNEO.COM-Di kabarkan Pemerintah mempunyai Hutang Hampir Rp 1 triliun kepada Rumah Sakit, sejak Oktober 2020 untuk perawatan pasien covid-19
Juru Bicara Kementerian Kesehatan yang juga dikenal sebagai Juru Bicara Pemerintah Untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi angkat bicara

“Ada sejumlah prosedur yang membuat pemerintah belum membayarkan klaim yang sudah diajukan rumah sakit swasta.

Menurut Siti biasanya pembayaran klaim oleh pemerintah kepada rumah sakit swasta nilainya mencapai miliaran rupiah. Pasalnya, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit swasta terbilang cukup banyak.

“Kita memang ada untuk anggaran APBN itu masa berlaku satu tahun. Pada 15 Desember 2020, semua anggaran itu ditutup. Sehingga tidak bisa lagi ada pembayaran setelah 15 Desember,” ujar Siti kepada CNBC Indonesia.

Secara prosedur, Siti menjelaskan, pembayaran klaim rumah sakit swasta harus terlebih dahulu melalui perhitungan jumlah klaim dan harus diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Dari BPJS Kesehatan, klaim tersebut diajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk dibayarkan kepada rumah sakit.

Namun, sambung dia, seringkali verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan membutuhkan waktu yang cukup lama. “Biasanya karena proses verifikasi di BPJS Kesehatan yang sedikit tertunda,” tuturnya.

Oleh karena itu, pengajuan klaim yang sudah diajukan oleh rumah sakit swasta akan dibayarkan oleh Kemenkes setelah terverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Namun, Siti memastikan pembayaran klaim yang diajukan oleh rumah sakit swasta akan dibayarkan oleh Kemenkes, setelah melakukan pemindahan anggaran 2020 ke anggaran 2021.

“Karena ini sudah melewati tanggung anggaran 2020, jadi nanti diajukan kembali untuk dibayarkan di 2021 ini, butuh proses. Tapi pasti akan kita bayar setelah kita memindahkan anggaran ke 2021. Tapi gak bisa langsung dibayarkan di Januari, karena 2021 butuh untuk proses pemindahan anggaran,” jelas Siti.

“Kemungkinan akan kita bayarkan di Februari, karena ini juga ada proses di Kementerian Keuangan. Begitu proses di Kementerian Keuangan selesai, langsung kita bayarkan,” kata Siti (AB)
Sumber :CNBC

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *