AKTUALBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi launching Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk periode 2025-2029. Acara peluncuran ini digelar pada Jumat (29/11) pukul 09.00 WITA di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, dengan dihadiri berbagai tokoh, instansi pemerintah, dan perwakilan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Drs. Poniso Suryo Renggono, M.Si, Asisten I Pemkab Kutim, serta DR. H.M. Idris, S.KM., M.Si, yang memberikan dukungan terhadap inisiatif ini. Selain itu, turut hadir narasumber seperti Dr. Thomas Hutahuruk, M.Si, dan Ibu Novi Kumalasari, S.IP., M.Si, yang membahas lebih lanjut tentang strategi penanggulangan bencana di Kutim.
Tidak hanya pejabat, acara ini juga dihadiri oleh Ketua FKDM, Khoirul Arifin, Ketua Senkom, M. Haruna, serta perwakilan dari OPD, lembaga terkait, dan masyarakat setempat. Sekitar 40 peserta turut menyaksikan launching yang menjadi langkah penting dalam mengantisipasi berbagai bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kutim.
Dokumen RPB 2025-2029 disusun berdasarkan Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis dalam perencanaan dan koordinasi penanggulangan bencana di Kutim. Dalam sambutannya, Kalak BPBD Kutim menyampaikan bahwa dokumen ini akan memfokuskan pada penanggulangan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta enam jenis bencana lainnya yang sering terjadi di daerah tersebut.
Sementara itu, Poniso Suryo, Asisten I Pemkab Kutim, menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai alat untuk mengelola risiko bencana secara terstruktur dan terencana. “Dokumen ini merupakan komitmen Pemkab Kutim dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Harapan kami, dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks,” ujar Poniso.
Poniso juga menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, TNI/Polri, organisasi masyarakat, dan perusahaan. Dengan semangat gotong royong, Pemkab Kutim berharap dapat menciptakan daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Setelah pembukaan acara, dilakukan penyerahan cinderamata kepada para narasumber, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam penyusunan dokumen RPB.
Meski launching dokumen ini merupakan langkah maju, potensi kerawanan tetap ada. Tanpa upaya pencegahan yang terencana, bencana dapat menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan penanggulangan, bahkan berisiko memicu gejolak sosial. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama mengoptimalkan dokumen RPB ini dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. (*Red)
