AKTUALBORNEO.COM – Prevalensi kasus stunting di Kutai Timur (Kutim) saat ini dilaporkan masih mencapai 27 persen. Untuk itu, Pemkab Kutim menargetkan penurunan jumlah tersebut hingga 14 persen.
Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kutim menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas berbagai hal terkait stunting.
Rakor, kata Kasmidi, pertama sosialisasi SK kepengurusan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kedua menginput data stunting Kutim yang angkanya prevalensi masih cukup tinggi yaitu 27%. Sementara angka provinsi itu 22,9 sampai 23%.
“Bapak Presiden kemarin menyampaikan kepada semua kepala daerah bawa tahun 2024 angka stunting secara nasional harus di angka 14%. Artinya kita harus menurunkan sekitar 7% dan itu luar biasa,” jelas Kasmidi usai rakor percepatan penurunan stunting, Rabu (13/7/2022).
Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rapat tersebut, melibatkan berbagai pihak. Antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, serta OPD terkait lainnya.
Tak hanya itu, Kasmidi menyebut rapat koordinasi itu juga dihadiri para dokter dari berbagai perguruan tinggi, TNI Angkatan Darat, Kepala Kemenag, dan para camat di 18 kecamatan di Kutim. Yakni 2 camat yang ikut rapat secara langsung dan 16 yang secara virtual.
“Di sana juga ada para pendamping desa para pendamping keluarga semua di kecamatan itu secara virtual,” jelasnya.
Bagi Kasmidi, akurasi data stunting sangat penting agar ketika dilakukan intervensi program dan kegiatan penanganan stunting tetap sasaran.
Selain itu, akurasi data mempengaruhi angka persentase yang menjadi cermin bagi pemerintah daerah. Kasmidi tidak ingin angka persentase yang didapatkan tidak sesuai dengan data di lapangan. Untuk itu, rapat disebutkan sekaligus untuk menekankan akurasi data memastikan dari mana angka 27 persen stunting itu diambil.
Kasmidi mencotohkan Kutim yang sempat disematkan sebagai daerah satu-satunya di Kaltim yang memiliki warga dengan kategori miskin terekstrem. Padahal, kata dia, realitasnya hanya ada 6 kepala keluarga. Itu pun warga pindahan dari luar Kutim yang sebagian dari mereka itu juga sudah tidak lagi menetap di Kutim.
“Semua mewarnai kita, makanya maslah stunting ini juga kita akan intervensi sampai ke tingkat desa,” tutur Kasmidi.(*).
Penulis: ImranR
