Seleksi Kompetisi PPPK Diikuti 1.820 Peserta, Bupati Kutai Sebut Insentif Alami Kenaikan

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat meninjau seleksi PPPK Kutim Tahun 2023.

AKTUALBORNEO.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur menggelar seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

PPPK tahun ini untuk jabatan fungsional (JF) khusus tenaga teknis, guru dan kesehatan.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman di Ruang Ujian CAT BKPSDM Bukit Pelangi, Selasa (28/11/2023).

Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 31 Oktober 2023.

Dikatakannya, salah satu yang diatur secara khusus adalah penataan tenaga honorer atau disebut non-ASN di instansi pemerintah yang harus diselesaikan sampai tahun 2024.

“Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadikan TK2D atau (pegawai) honor kita menjadi PPPK melalui tes yang dilakukan hari ini,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan TK2D di lingkup Kabupaten Kutim dengan menaikkan gajinya sebesar 50 persen.

“Kemudian insentif PPPK juga dinaikkan 100 persen.Tahun ini untuk gaji TK2D kita naikkan 50 persen dimulai dari bulan Februari 2023,” sebutnya.

Dia menyebut jika Insentif PPPK juga kita naikkan. Awalnya Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta.

“Saya harap saudara-saudara lebih semangat lagi bekerja, karena kita masih membutuhkan tenaga-tenaga dalam menyelesaikan tugas kepegawaian teknis maupun non teknis,” harapnya.

Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menjelaskan bahwa tujuan digelarnya seleksi kompetensi PPPK ini adalah untuk mengisi pemenuhan ASN di Kabupaten Kutim.

“Untuk memperoleh ASN, khususnya PPPK yang memiliki karakteristik pribadi positif selaku penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

Diharapkan juga dapat berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki integritas yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi.

“Kemudian memiliki keterampilan, kemampuan dan keahlian sesuai dengan tuntutan jabatan,” ujarnya.

Dirinya menyebut jika Pemkab Kutim tahun ini mendapatkan formasi PPPK sebanyak 1.480. Dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.924 orang.

“Pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 1.104 orang dan yang lolos seleksi berkas sebanyak 1.820 orang,” sebutnya. (Adv/Zr).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *