Soal Dana Pilkada, Begini Penjelasan Plt Bupati Kutim

  • Whatsapp
Plt Bupati Kutai Timur, H Kasmidi Bulang ST MM (ist)

AKTUALBORNEO.COM – Sorotan tajam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penyaluran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur yang belum mencapai 100 persen pada Juli 2020 ini, dalam acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak, di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020), langsung ditanggapi Plt Bupati Kutai Timur, H Kasmidi Bulang ST MM.

Ia yang baru mendapat surat penugasan sekitar sepekan lalu, mengaku baru tahu soal posisi kas daerah, setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Timur. Sebelumnya, ia tak pernah terlibat dalam anggaran, karena bukan bagian dari tim anggaran daerah.

Meski demikian, Kasmidi memastikan, segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu transfer pusat masuk ke kas daerah. “Itulah mengapa Kamis (16/7/2020) kemarin, saya menggelar rapat evaluasi bersama seluruh Kepala SKPD dan Kepala Bagian di lingkungan Setkab Kutim. Untuk mengetahui posisi dan serapan anggaran. Ternyata ada SKPD yang serapannya sudah 90 persen, ada pula yang baru 10 persen. Terjadi ketimpangan, padahal harusnya seimbang,” ungkapnya.

Plt Bupati H.Kasmidi Bulang, ST. MM didampingi Sekda Irawansyah saat meminpin rapat evalusai

Diakui, saat menerima jabatan Plt, ia baru mengetahui kondisi kas daerah yang hanya menyimpan anggaran Rp 18 miliar. Mengapa anggaran itu tidak disalurkan ? Karena sedang dilakukan perhitungan dan pendataan berdasarkan prioritas.

“Dalam angka Rp 18 miliar, banyak prioritas yang harus dibayarkan Pemkab Kutai Timur. Honor, gaji, insentif dan kewajiban utang pada pihak ketiga. Termasuk, untuk penyelenggaraan Pilkada nanti. Kita belum keluarkan yang Rp 18 miliar, untuk saving anggaran. Jangan sampai ada kejadian luar biasa kita tidak bisa bergerak,” kata Kasmidi.

Selain itu, lanjutnya, untuk mencairkan anggaran, posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dipegang seorang pelaksana tugas. Sementara hingga saat ini masih dipegang pelaksana harian. “Saya sendiri baru Plt minggu lalu. Rencananya, Senin (20/7/2020), baru akan menunjuk bu Yuli sebagai Plt. Agar masalah keuangan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran Mendagri soal adanya kemungkinan pengalihan anggaran Pilkada untuk pembayaran proyek, Kasmidi mengaku ia tak bisa berbicara banyak. Karena, selama ini dirinya tidak terlibat dalam tim TAPD. Sehingga tak mengetahui anggaran yang sudah masuk, terserap kemana saja.

“Hari ini juga, saya baru dapat informasi, Jumat sore kemarin, ada transfer masuk ke kas daerah sekitar Rp 40 miliar. Sehingga kas daerah memiliki saldo Rp 58,7 miliar. Tapi, Sabtu dan Minggu, kita libur. Rencana Senin (20/7/2020), setelah menetapkan Plt, kita akan selesaikan beberapa kewajiban, Termasuk untuk anggaran Pilkada. Kalau memang mencukupi, pasti akan disalurkan,” beber Kasmidi.

Seperti diketahui, Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan tajam dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soroti pencairan dana Pilkada, yang belum mencapai 100 persen. Dalam rapat koordinasi Pilkada serentak yang digelar di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020), Tito membeberkan, progress pencairan dana Pilkada baru sekitar 60 persen. Yakni, 42,2 persen untuk KPU, 41,78 persen untuk Bawaslu, dan dana keamanan baru 4,67 persen.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *