AKTUALBORNEO.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan, Kutim Timur (Kutim) yang memiliki anggaran cukup besar, diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan. Terutama infrastruktur dasar yang sudah sejak lama dinanti masyarakat, sehingga mereka yang berada di wilayah pedalaman bisa merasakan hasilnya.
Namun, disisi lain, politisi partai Golkar ini menyebut, pemerintah daerah masih memiliki persoalan lain yang harus segera diselesaikan. Yakni, terkait lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola anggaran yang cukup besar.
“Contoh, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang paling lamban dalam penyerapan anggaran, Perkim dan PUPR. Kalau ditanya jawabanya pasti kekurangan personal. Ya saya katakan kenapa nggak ditambah. Jawabanya, mereka memerlukan SDM yang sudah memiliki kualifikasi tertentu. Ini yang masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah), terkait kekurangan SDM mereka akui,” ujarnya.
Menurut bendahara DPD Partai Golkar Kutim ini, keterbatasan SDM bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Terlebih dengan anggaran cukup besar yang dimiliki daerah saat ini, hendaknya pemerintah terus menggenjot dan mengoptimlakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah dicanangkan.
“Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi (SiLPA), tapi kita juga harus optimis. Tugas kami (DPRD) mengawasi dan mengingatkan serta mendorong agar pemerintah terus bekerja secara maksimal,” ujar Asti Mazar.
Seperti diketahui, selama dua tahun terkahir, Kutim yang bakal berusia 24 tahun pada Oktober nanti, ‘diguyur’ anggaranyang cukup tinggi.
Menurut Asti Mazar, tahun 2022 lalu, APBD-nya tercatat Rp 4 trilyun lebih. Kemudian tahun 2023, naik dua kali lipat, yakni Rp 9,7 trilyun. Sedangkan tahun 2024 ini, APBD murni mencapai Rp 9,1 trilyun. Diprediksi angka tersebut bisa terus bertambah jadi Rp 12 trilyun pada APBD Perubahan nanti. (*Red.Adv)