AKTUALBORNEO.COM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Koordinasidi untuk membahas rencana dan kegiatan penyediaan dana dalam rangka penanganan inflasi dampak kenaikkan BBM. Rakor tersebut dibuka Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman Ruang Tempudau Sekretariat, Kabupaten Kutim, Selasa (21/9/2022).
Selanjutnya rakor itu dipimpin diWakil Bupati Kasmidi Bulang dan Asisten Ekbang Kutim Zubair. Turut dihadiri Kepala Bappeda Noviari Noor, Kadis Pertanian Dyah Ratnaningrum, Kadis Perindag Zaini, Kaban Kesbangpol Basuni, Kadis Perkim Ahmad Iip Makruf, Kasat Intel Polres Kutim Amiruddin, Kabbag Perekonomian Setkab Kutim Abas, Plt Kadis Perhubungan Joko Suripto dan lainnya.
Berdasarkan penerimaan Dana Transfer Umum (DTU) Kutim dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.1,615 triliunan maka dua persen alokasi anggaran tersebut yakni sebesar Rp.32 milyar akan dibagi kebeberapa perangkat daerah yang mengampu kegiatan penanggulangan inflasi daerah yaitu Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnaker, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
Ditempat itu, Bupati Ardiansyah meminta agar dinas-dinas terkait selalu memonitor perkembangan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Selain itu dirinya ingin agar masyarakat difasilitasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan memberikan bibit-bibit seperti cabe, sayuran dan lainnya.
“Hal ini salah satu intervensi agar bisa menjaga kebutuhan pangan dalam kestabilan inflasi,” ujarnya.
Dirinya juga meminta agar memaksimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki serta berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk dengan lembaga vertikal seperti Polres yang memiliki Satgas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah.
“Presiden sangat memberikan perhatian supaya daerah berinovasi agar bantuan dan subsidi dapat menahan laju inflasi dan rapat TPID ini harus terus dilakukan secara berkala,” kata ia.
Sedangkan Wabup Kasmidi menyampaikan agar bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat harus dilengkapi data yang lengkap dan betul-betul sesuai prosedur, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
“Kalau memungkinkan kita pakai satu data saja, misalnya melalui Dinas Ketahanan Pangan sehingga kita mudah melakukan intervensi apa yang harus kita lakukan,” ujar Kasmidi.
Dirinya juga ingin para pedagang sesuai klusternya di undang supaya dapat mengetahui masalah yang ada dilapangan agar kegiatan nantinya tepat sesuai fakta di lapangan.
“Tidak kalah penting, dipasar kita harus tekan agar tidak menaikan harga yang tidak terkontrol. Bisa jadi dari petani harganya normal tapi begitu sampai di pasar harganya naik luar biasa, ini yang perlu kita intervensi agar diberikan batasan harga yang harus mereka jual,” tuturnya.
Terakhir Kasmidi mengingatkan, karena waktunya hanya tiga bulan, kepada semua perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan untuk pengendalian inflasi ini harus betul-betul memikirkan agar anggarannya bisa terserap dengan baik.
“Harapannya inflasi di Kutim tidak menjadi masalah yang serius,” pungkasnya.
Untuk diketahui penyaluran dana pengendalian inflasi ini rencananya berupa subsidi transportasi (ojol, angkutan umum dan barang), pasar murah, produktifitas lahan pekarangan, bantuan kapal motor (ketinting) bagi nelayan dan bantuan sosial lainnya. (*KominfoKutim)
