AKTUALBORNEO.COM, Sangatta – Ribuan Warga Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang siap mendukung dan memenangkan Rudi Mas’ud memadati Gedung GOR PT. Kaltim Prima Coal (KPC) atau GOR Swarga Bara, Sabtu (24/8/2029) sore.
Dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan, ratusan masyarakat dari 77 organisasi relawan yang tergabung dalam Gerakan Pemenangan Haji Rudi Mas’ud (Harum) dan Seno Aji (GPHS) mendeklarasikan dukungan penuh untuk calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud untuk menang pada tanggal 27 Nopember 2024 di Kutim.
GPHS dinahkodai dan dipimpin langsung oleh H. Irwan Jaya untuk wilayah Kutai Timur. Sekretaris GPHS adalah Ir. Takdir dan Bendahara GPHS adalah Hj. Rasna.
Ketua Umum GPHS Kutim, Irwan Jaya menyatakan bahwa seluruh keluarga besar Gerakan Pemenangan Harum dan Seno Aji (GPHS) akan bekerja maksimal memenangkan Rudy Mas’ud – Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024 pada tanggal 27 Nopember 2024 untuk wilayah Kutim.
“GPHS siap memenangkan Harum-Seno Aji di wilayah Kutim,” katanya saat sambutan.
Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud mengapresiasi dukungan dari GPHS Kutim yang datang dari 18 kecamatan se-Kutai Timur.
Besar dukung masyarakat Kutim, menambah semangat dirinya untuk maju menjadi orang nomor satu Kaltim guna memperhatikan warga-warga kecil mulai dari kesejahteraannya, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak.
Dikatakan, Kutim memiliki sumber daya alam yang melimpah baik perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan, tapi masih banyak masyarakat Kutim yang belum sejahtera.
Kesejahteraan Kutim bergantung pada dana bagi hasil, namun menurut Rudi Mas’ud dana bagi hasil yang diterima belum maksimal dalam pembagiannya. Oleh karena itu kedepannya dirinya berupaya agar pola kontrol perusahaan tambang dan sawit untuk dilakukan di daerah dan bukan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, dana bagi hasil yang diterima Kutim diperoleh dari perhitungan otomatis tanpa mengetahui kondisi rill lapangan, karena itu perlu adanya control terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan di bumi Kaltim oleh pemerintah setempat.
“Sekarang yang hitung otomatis, dana bagi hasil saja sudah menembak Rp 5 Triliun tahun ini, apalagi di kontrol daerah otomatis peluang akan bertambah,” jelasnya.
Sementara itu, karena maraknya aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit tentu berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menjadi perhatian penting dirinya.
“Soal lingkungan akan menjadi perhatian saya kedepannya,” pungkasnya. (*)
