AKTUALBORNEO.COM – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman pimpinan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Prasarana dan Sarana dalam rangka Pendataan Komoditi Perkebunan untuk E-STDB dan Kelompok Tani dengan berbasis aplikasi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Jumat 3 November 2023.
Ardiansyah menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar daerah di sektor perkebunan.
“Ini terlihat dari perkembangan sektor perkebunan yang terus tumbuh, hingga masa sekarang masyarakat bisa menikmati manfaat dari salah satu komoditi perkebunan yakni kelapa sawit,” katanya.
Menurutnya, dengan keberadaan STD-B menjadi suatu keharusan agar lahan pekebun dapat diketahui dan terdata.
“Masyarakat Kutim di kecamatan saat itu diberikan lahan seluas 2-5 hektare untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.
“Terlihat dari semangat masyarakat Kutim untuk mengambil bagian potensi perkebunan sawit yang hingga sekarang bisa menikmati manfaatnya,” sambungnya.
Dijelaskannya, tidak hanya perusahaan besar lewat Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
“Masyarakat Kutim ternyata banyak memiliki area-area perkebunan yang diperkuat STD-B,” ujarnya.
Untuk mengatur dan tata kelola pengembangan perkebunan milik pekebun.
Kata dia, pemerintah memerlukan STD-B sebagai dasar untuk menetapkan berbagai kebijakan usaha perkebunan bagi pekebun.
Sekretaris Dinas Perkebunan Kutim Abd Gani Sukkara menyebut jika terdapat 1.400 kelompok tani di Kutim yang perlu dipilah-pilah agar didapatkan kelompok tani yang benar-benar fokus bidang perkebunan.
“Jadi saat pendataan di lapangan nyata adanya dan diinput dalam aplikasi e-CPCL serta e-Proposal” sebutnya.
“Sehingga terhimpun dan tersimpan data secara digital, untuk setiap kelompok tani maupun pekebunan mandiri dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pembuatan STD-B maupun surat lainnya,” jelasnya menambahkan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pentingnya keberadaan STD-B merupakan salah satu modal bagi pekebun saat menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha.
“Hal itu dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai hasil panen,” paparnya.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Dinas Perkebunan Kaltim Surono, Asisten I| Seskab Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Zubair, Sekretaris Dinas Perkebunan Kutim Abd Gani Sukkara, Kabid Prasarana dan Sarana Perkebunan Sumirat, Camat-Camat, Kepala Desa se-Kutim, serta ratusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). (*/Advertorial)
