AKTUALBORNEO.COM, Sangatta – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi mengingatkan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tahun ini terbilang cukup besar, yang menembus angka Rp 9,1 triliun.
“Dan yang tak kalah penting, perlu adanya kerjasama yang baik seluruh jajaran serta lebih meningkatkan kinerja kita,” ujarnya usai menutup Rapat Pengendalian Operasioanl Kegiatan (Radalok) I di ruang Meranti kantor Bupati, Selasa (06/02/2024).
Pernyataan Rizali Hadi tersebut cukup berdasar, mengingat, pada proses penyerapan APBD tahun 2023 lalu, masih menyisakan beberapa catatan yang harus perlu disikapi dan di penuhi oleh pemerintah Daerah, sehingga berdampak terhadap pembangunan yang sedang berjalan
“Memang tidak pungkiri ada persoalan di Sumber Daya Manusia (SDM) kita, selain kualitas yang perlu terus di tingkatkan, volume pekerjaan juga sangat banyak, sementara tenaga kita terbatas, meskipun pegawai kita sampai lembur juga tidak bisa terkejar,“ imbuhnya.
Untuk menyikapi hal tersebut, Pemkab Kutim terus melakukan berbagai upaya agar proses percepatan penyerapan anggaran bisa optimal, salah satunya dengan adanya penandatangan komitmen bersama seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) hingga tingkat Kecamatan serta menjadi langkah maju yang terus di lakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang
“Penandatangan ini, tidak lain untuk memacu dan memberikan motivasi kepada semua jajaran, agar lebih fokus dan cermat dalam bekerja, karena adanya E-Kinerja ini juga memberikan dampak terhadap pegawai itu sendiri, diantaranya tunjangan dan jabatan,”pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bagian Pembangunan Seskab Kutim, Insan Bowo Asmoro mengatakan, guna mengoptimalkan dalam melakukan evaluasi atas capaian program pembangunan di tahun 2024, Pemkab Kutim akan melaksanakan Radalok sebanyak 5 kali.
“Nah untuk Radalok pertama ini, kita belum berbicara progres realisasi fisik dan keuangan, namun mengenai kesiapan kelengkapan administrasi, dan saat ini, Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 60 persen,” ujarnya.
Selain itu, Radalaok kali ini, juga manfaatkan sebagai bahan evaluasi akhir capaian realisasi Progres Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah dan capaian indikator kinerja daerah tahun 2023, yang mana hal tersebut merupakan basis data dalam penyusunan dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 yang akan disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD pada bulan Maret mendatang melalui rapat paripurna. (*Red/DKIPS-KT).
