AKTUALBORNEO.COM, Kutai Timur– Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI) Kutai Timur (Kutim) menggelar Kegiatan Pelatihan Persiapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan, di Hotel Kubis Borneo, Sangatta, Senin (22/4/2025).
Selain membahas penyusunan PKB yang progresif, pelatihan ini juga menyoroti isu strategis yang berkaitan dengan transisi energi dan dampaknya terhadap buruh di sektor pertambangan dan energi.
Acara dibuka oleh Ketua Umum DPP KBSI, Riswan Lubis, yang menegaskan bahwa PKB idealnya mampu memberikan perlindungan dan manfaat lebih bagi buruh ketimbang sekadar mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang.
“PKB harus lebih bagus daripada UU. Karena ini hasil kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja,” kata Riswan.
Ketua DPC FPE-SBSI Kutim, Arham, mengatakan, pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman pengurus serikat dalam menyusun PKB yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman, termasuk perubahan industri akibat pergeseran kebijakan energi global.
Pemateri utama, Nikasih Ginting, mengulas pentingnya merancang PKB sebagai alat perjuangan yang konkret. Menurutnya, selain soal upah dan kesejahteraan, PKB juga harus mengantisipasi dinamika industri, termasuk ancaman disrupsi tenaga kerja akibat transisi energi.
“Dalam praktik hubungan industrial, PKB bisa saja mengatur ketentuan yang lebih baik dari UU, asalkan tidak bertentangan atau merugikan hak normatif pekerja,” ujarnya.
Dalam sesi terpisah, Nikasih juga memaparkan bahwa transisi energi—yakni peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan—akan menjadi tantangan besar bagi pekerja di sektor pertambangan dan energi. Oleh karena itu, serikat buruh perlu menyiapkan strategi adaptif agar hak dan masa depan pekerja tidak terabaikan.
“Serikat pekerja harus masuk dalam diskusi transisi energi agar prosesnya adil (just transition). Jangan sampai buruh hanya jadi korban dari perubahan kebijakan,” katanya.
Transisi energi menjadi isu krusial di Kutim, daerah yang bergantung pada sektor tambang dan energi fosil. Pelatihan ini pun diharapkan bisa menjadi pijakan awal untuk mendorong para pengurus serikat lebih aktif dalam menyuarakan hak pekerja dalam lanskap industri yang terus berubah. (*)
