AKTUALBORNEO.COM – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Sekkab Kutim) Rizali Hadi menghadiri Rapat Paripurna ke 29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam dewan terkait Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2023, Kamis (06/9/2023).
Sekkab Kutim Rizali Hadi dalam kesempatan itu membacakan tanggapan pemerintah di hadapan Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri 23 anggota DPRD unsur Forkopimda serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Sekkab Kutim mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Fraksi yang yang telah memberikan pandangannya terhadap APBD Perubahan yang menurutnya sangat konstruktif.
“Semoga kita bisa menghasilkan konsensus yang solid pada pertemuan ini demi kemajuan Kabupaten Kutai Timur Tercinta ini,” ujarnya
Selanjutnya, Pemerintah sangat mengapresiasi respons positif dari Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan proyeksi pendapatan daerah baik dari pendapatan transfer yang diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 39 persen dan juga Penghasilan Asli Daerah yang diperkirakan naik sebesar 15 persen.
“Tentunya hal tersebut tak akan tercapai tanpa kerjasama dengan stakeholders terkait, khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur, ” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Rizali Hadi menyebut Pemkab Kutim terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders. Khususnya DPRD Kutim, untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD TA 2023 hingga selesai, agar supaya apa yang kita rencanakan dan proyeksikan bersama, termasuk percepatan seluruh program pemerintah dapat terealisasikan dengan baik,” bebernya.
Terkait dengan tanggapan Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar terhadap capaian penyerapan anggaran yang pada triwulan II masih pada angka 33,65 persen. Menurutnya realisasi anggaran pada dua triwulan berikutnya diproyeksikan akan mengalami peningkatan penyerapan yang signifikan, dikarenakan banyak program yang mulai terealisasi pada triwulan tersebut.
“Kami juga berkomitmen untuk solid berkolaborasi dengan seluruh elemen Pemerintahan agar pembangunan yang direncanakan dapat diimplementasikan demi kemajuan Kabupaten kita tercinta ini,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga bersepakat dengan Fraksi di DPRD Kutim terkait, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efisiensi penggunaan dana publik. Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya mengaku berkomitmen untuk bagaimana dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan ril masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Terkait dengan catatan hutang tahun 2022 pada program pembangunan yang disampaikan oleh beberapa Fraksi di DPRD, Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan berbagai kewajiban berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Terakhir, dirinya menyebut, pemerintah akan memastikan kewajiban pembayaran hutang juga akan tetap memperhatikan aspek-aspek akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. (*DISKOMINFOPERSTIKKUTIM)
Pemkab Kutim Sampaikan Tanggapan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kutim tentang Raperda APBD-P 2023
