AKTUALBORNEO.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kutai Timur (Kutim) dikeluhkan sopir struk yang tergabung dalam Persatuan Material dan Truk Sangatta (Permata). Mereka mendatangi gedung DPRD untuk mengikuti rapat dengar pendapat, Kamis (7/10/2021)
Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan dengan menghadirkan pihak Pertamina. Hadir juga Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Abd. Rauf dan sejumlah anggota DPRD Kutim lainnya, diantaranya Jimmy ST, dan Basti Sanggalangi.
Anas, Ketua Asosiasi Permata menyatakan, kelangkaan solar membuat banyak sopir truk yang tak kebagian, meskipun sudah berhari-hari mengantre di SPBU. Kelangkaan BBM tersebut membuat para sopir mengalami kerugian.
“Langka, artinya teman-teman ini kadang sudah antre berhari-hari tapi tidak dapat. Sudah bekerja sehari, antre sehari, kadang pulang malam untuk mengantre solar,” ujar Anas di ruang hearing Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi.
Sebagai mobil truk tentu kesulitan dalam berebut posisi antrean, salip menyalip kerap di rasakan sopir truk saat di SPBU. Terlebih dari mobil kecil yang memanfaatkan situasi dan kelemahan truk yang berukuran besar. Dalam situasi semacam ini, gesekan antara pengantri rawan terjadi.
Anas dalam hal ini mengatakan, salip menyalip hanya persoalan komunikasi di lapangan. Mobil kecil kerap memanfaatkan kelemahan truk berebut posisi antrean. “Kalau premanisme sih tidak ada kita jumpai, kita sopir truk hanya selalu berupaya menjaga dan sabar supaya tidak terjadi gesekan,” tuturnya.
Melalui heraing tersebut, Anas berharap dapat menemukan solusi agar sopir truk bisa kebagian solar saat antre di SPBU. “Pengetap dibatasi, baik solar subsidi maupun non subsidi,” tutupnya.
Sementara itu, legislator Arfan meminta pihak Pertamina untuk menambah pasokan kuota BBM di sejumlah SPBU di Kutim terutama jenis Solar. Menurutnya, situasi saat ini di Kutim banyak SPBU tidak tersedia solar karena kuota BBM yang diperuntukkan untuk daerah sudah mencapai batas. Akibatnya berimbas kepada masyarakat, seperti sopir truk.
“Kita meminta kepada pemerintah daerah agar memohon kepada Pertamina agar kuota BBM itu ditambah,” ujar Arfan.
Dia menilai, kuota BBM jenis solar yang diperuntukkan untuk Kutim saat ini sudah tidak relevan seiring perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk.
“Saya kira kuota yang diberikan itu tidak cukup walaupun secara sistematis bagi Pertamina masih ada 5 persen lebihnya. Tapi kenyataanya kan kelangkaan terjadi,” tutur Arfan.
Terkait tambahan kuota yang dimaksud, Arfan mengatakan, itu akan nanti menjadi ranah pemerintah daerah. Legislatif meminta eksekutif agar mengusulkan tambahan kuota BBM kepada pihak Pertamina. (Red).
