AKTUALBORNEI.COM – Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Tanggapan tersebut dibacakan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang dalam rapat Paripurna ke-22 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, berserta 20 anggota dewa terhormat di ruang sidang utama DPRD Kutim, Kamis (21/7/2022).
Dalam paparannya, Kasmidi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap fraksi DPRD terhadap perannya selaku wakil rakyat Kabupaten Kutim.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas aspirasi, saran dan masukan yang disampaikan fraksi dalam dewan terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kutai Timur, tahun anggaran 2023,” ujarnya.
Peran DPRD itu pun, kata dia, menjadi acuan sehingga bisa segera mengagendakan penyusunan RAPBD pada tahun berikutnya, dalam mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutim.
“Sehingga kita akan dapat menyusun RAPBD tahun 2023 yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas serta berkelanjutan,” tambah Kasmidi.
Menanggapi Fraksi PPP yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan rapat terkait pendalaman RKA yang mengacu pada KUA dan PPAS APBD TA 2023, langsung diterima dan diagendakan secepatnya pasca paripurna oleh Kasmidi.
“Selepas rapat paripurna ini kami secara langsung akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera menyusun RKA dengan mengacu pada KUA PPAS APBD TA 2023,” ucap Kasmidi Bulang.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar yang sangat memperhatikan urusan wajib pelayanan dasar khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, juga langsung diberi penjelasan oleh Kasmidi. “Poin-poin ini sudah dilaksanakan dalam rancangan APBD yang dapat dilihat pada dokumen KUA-PPAS,” tegasnya yang juga Ketua DPD II Golkar Kutim.
Untuk Fraksi Partai Nasdem sendiri secara umum sependapat dengan pemerintah, dan begitu pun sebaliknya. “Pemerintah juga sependapat dengan pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, itu semua penting untuk laksanakan guna menciptakan tata kelola APBD yang baik,” kata Kasmidi.
Menjawab pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang menginginkan berpedoman pada RKPD Kutim Tahun 2023. Dalam hal ini, Kasmidi menyatakan, telah terdapat enam prioritas pembangunan. Terdapat dua program prioritas, yakni Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi dan Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah.
“Untuk APBD tahun 2023 diarahkan penggunaannya yaitu minimal 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar kecamatan,” tuturnya.
Terkait dengan tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum Fraksi PDI-P, Kasmidi menyebut pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya mengingat dampak pandemi Covid-19 yang mulai berkurang.
Poin penting lainnya terkait catatan dari fraksi PDI-P adalah terkait peningkatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dimana hal ini sudah masuk dalam prioritas program Tahun 2023. “Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin mengajak.para stakeholder untuk mempercepat transformasi teknologi pengolahan yang lebih modern dan tentunya berkelanjutan,” ujarnya
“Hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sektor Swasta, Akademisi, maupun dari pihak lainnya. Kemudian untuk struktur APBD Kutim Tahun 2023 memiliki struktur belanja Operasi dengan proporsi 62,3 persen, dimana anggaran belanja ini dirasa masih proporsional dengan asumsi beban PPPK yang dibebankan pada anggaran daerah,” paparnya.
Menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Kasmidi mengungkapkan bahwa sejalan dengan pemerintah, yakni dengan tujuan memperkuat pembangunan dalam segala unsur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta adaptif.
“Pemerintah sependapat agar fokus dalam memperkuat pembangunan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan SDM yang berdaya saing memperkuat pembangunan infrastruktur,” ungkapnya
Fraksi terakhir dari Amanat Keadilan Berkarya yang mendorong peningkatan PAD oleh pemerintah pun langsung ditanggapi secara tegas oleh Kasmidi. Dikatakan pemerintah akan berusaha sebaik mungkin untuk terus meningkatkan PAD.
“Kita pun bertujuan menciptakan Kabupaten yang lebih Mandiri dan berdaya saing, dan sektor-sektor potensial akan terus dioptimalkan agar memberi dampak yang positif terhadap pendapatan daerah dan utamanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas,” pungkasnya.
Hadir dalam Paripurna ini, segenap perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Ormas yang ada. (*).
Imran
